Senin, 29 Juni 2015

VISI MISI

Adapun Visi dan Misi KPPBC Tipe Pratama Poso yaitu :

Visi

“Sejajar Dengan Institusi Kepabeanan dan Cukai Dunia dalam Kinerja dan Citra”

Misi

“Memberikan Pelayanan yang Terbaik kepada Industri, Perdagangan dan Pariwisata”

Rabu, 17 Juni 2015

CUKAI

Jenis Pelanggaran Cukai menurut UU

Tata laksana di bidang Cukai

Dasar Hukum

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 62/PMK.011/2010 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.011/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-43/BC/2009 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau;
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P - 22/BC/2010 tentang Tata Cara Pemungutan Cukai Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat Mengandung Etil Alkohol.

Cukai
Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang Cukai

Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari:

etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Barang Kena Cukai
Barang kena cukai adalag barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik, yang :

konsumsinya perlu dikendalikan,
peredarannya perlu diawasi,
pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup,
atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan

Sehubungan dengan penetapan jenis barang kena cukai sebagaimana disebutkan di atas sesuai Undang-Undang 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tentang Cukai, maka saat ini untuk sementara waktu kita baru mengenal tiga jenis barang kena cukai secara umum, yaitu etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau. Tidak menutup kemungkinan perubahan jenis Barang Kena Cukai.

KIRIMAN POS (EMS)

BARANG KIRIMAN ATAU PAKET YANG DIKIRIM MELALUI POS DENGAN

EMS (EXPRESS MAIL SERVICE)

Barang Kiriman Pos yang diselesaikan pemenuhan kewajiban kepabeanannya di KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta adalah Kiriman EMS (diawali Kode E) dengan tujuan Jabodetabek.

EMS (Express Mail Service) adalah jenis jasa kiriman pos internasional secara fisik yang tercepat, mulai dari pengumpulan, pengantungan dan pengantarannya harus dilakukan dalam waktu yang singkat, karena sifatnya yang segera, maka pengirimannya dilakukan melalui udara. Untuk penyelesaian kepabeanannya dilakukan di Kantor Pabean yang membawahi bandar udara setempat.

Khusus untuk Kantor Pos Tukar Udara Bandara Soekarno Hatta, pemeriksaan pabean hanya dilakukan terhadap paket kiriman EMS, sedangkan kiriman paket biasa diteruskan ke Kantor Pos Besar Pasar Baru.

Penerima Barang Kiriman Pos adalah orang atau badan (perusahaan/yayasan/instansi pemerintah dll) yang berdomisili di dalam daerah pabean yang namanya tertulis sebagai Consignee dalam Dokumen Pengiriman Pos; Penerima Barang Kiriman Pos tidak diwajibkan memiliki API (Angka Pengenal Importir) atau NIK (Nomor Identitas Kepabeanan) sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan umum di bidang impor

Fasilitas dan Ketentuan Perpajakan

Barang Kiriman Pos yang nilainya kurang dari FOB USD 50,- (lima puluh dolar US) per orang per kiriman, dibebaskan dari kewajiban pembayaran Bea Masuk (BM) dan Pungutan Dalam Rangka Impor (PDRI), sedangkan atas kelebihannya dipungut BM dan PDRI;
Barang kiriman sampel/hadiah/gift diperlakukan ketentuan kepabeanan, yakni ditetapkan nilai pabeannya oleh Petugas Bea dan Cukai berdasarkan data harga pembanding, jika data harga pembanding sama dengan atau lebih rendah dari FOB USD 50,- maka terhadap barang kiriman sampel/hadiah/gift tersebut tidak akan dikenakan BM dan PDRI, namun jika data harga pembanding lebih tinggi dari FOB USD 50,- maka terhadap barang kiriman sampel/hadiah/gift tersebut akan dikenakan BM dan PDRI;
Barang impor yang dikategorikan sebagai barang mewah (seperti tas branded, berlian dll) berdasarkan peraturan di bidang perpajakan, dikenakan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang kriteria dan besaran tarifnya telah ditentukan;
Tarif BM mengacu kepada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2012 (di http://eservice.insw.go.id/menu “HS Code Information”)
Tarif PPN Impor sebesar 10%
Tarif PPh Pasal 22 Impor :
- Memiliki API -> 2,5%
- Tidak Memiliki API -> 7,5%
- Tidak Memiliki NPWP -> 15%
Barang Kena Cukai (BKC) hanya diijinkan per alamat penerima barang, paling banyak :
- 40 batang sigaret; atau
- 10 batang cerutu; atau
- 40 gram hasil tembakau lainnya; dan
- 350 ml minuman mengandung etil alkohol;
- Terhadap kelebihannya akan dimusnahkan secara langsung.

Penanganan Barang Kiriman Pos

Penyelesaian barang impor yang dikirim melalui pos dilakukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan pabean yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang;
Kegiatan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik oleh Pejabat Bea dan Cukai dilakukan setelah Pihak PT. Pos Indonesia (Persero) menyerahkan Dokumen PP22A (Daftar Serah Terima Kiriman Pos) dan fisik barang kiriman pos diserahterimakan kepada Pejabat Bea dan Cukai;
Pemeriksaan fisik dapat dilakukan dengan menggunakan mesin X-Ray dalam hal ada kecurigaan tertentu;
Pemeriksaan fisik dilakukan bersama dengan Petugas PT. Pos Indonesia (Persero) guna :
- menetapkan klasifikasi dan nilai pabean atas barang kiriman pos;
- memastikan apakah terhadap barang kiriman pos terkena ketentuan perijinan dari instansi teknis terkait, seperti :
  - Produk makanan, minuman, obat-obatan harus memperoleh persetujuan dari BPOM; dalam hal kiriman adalah untuk tujuan penelitian termasuk uji klinik, pengembangan produk, sampel registrasi, bantuan/hibah/donasi, tujuan pameran dan penggunaan sendiri/pribadi, dapat melalui mekanisme
    jalur khusus yakni dengan mengajukan Ijin SAS (Special Access Scheme) ke BPOM;
  - Produk Kosmetika harus memperoleh persetujuan dari BPOM berupa SKI (Surat Keterangan Impor);
  - Impor Kiriman Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet hanya diperbolehkan maksimal 2 (dua) buah sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Perdagangan;
  - Impor Kiriman Pakaian jadi hanya diperbolehkan maksimal 10 (sepuluh) buah sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Perdagangan;
  - Impor Kiriman Produk Elektronik hanya diperbolehkan maksimal 2 (dua) buah sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Perdagangan;
  - Produk hewan, tumbuhan dan ikan harus memperoleh ijin pemasukan dari Badan Karantina;
  - Produk senjata api, air softgun dan peralatan sejenis harus mendapatkan ijin dari Kepolisian.
Untuk memastikan apakah barang impor terkena ketentuan larangan dan pembatasan (perijinan), dapat dilihat di Panduan LARTAS;
Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif (pembebanan bea masuk) dan nilai pabean serta menghitung BM dan PDRI yang wajib dilunasi atas barang kiriman pos;
Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif bea masuk tertinggi jika barang lebih dari 3 jenis;
Pengeluaran barang kiriman pos hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Pejabat Bea Cukai setelah terbit PPKP (Pemeriksaan dan Pembeaan Kiriman Pos) dan PP22B (Daftar Penyerahan Kembali Kiriman Pos), selanjutnya posisi barang kiriman pos menjadi tanggung jawab Pihak PT. Pos Indonesia (Persero).

Contoh Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor atas Barang Kiriman Pos

Saudara B mendapat hadiah barang kiriman impor yang dikirim Saudaranya di Amerika melalui EMS berupa mantel wanita dari wol. Karena merupakan barang hadiah/sampel/gift yang tidak ada invoice dan bukti bayarnya*, maka Petugas Bea dan Cukai menetapkan barang kiriman tersebut sesuai data harga pembanding.

Berdasarkan data harga pembanding, barang kiriman sampel/hadiah tersebut ditetapkan oleh Petugas Bea dan Cukai sebesar USD 250, dan diklasifikasikan ke Pos Tarif 6102.10.00.00 dengan Tarif BM = 10%, PPN 10%, PPh = 15%. Saudara B tidak memiliki API dan NPWP.

Kurs pajak yang berlaku pada saat pembayaran USD 1 = Rp 9.000. Nilai freightnya sesuai tarif EMS adalah sebesar USD 100,-

*Dalam hal barang hadiah/sampel/gift yang tidak ada invoice dan bukti bayarnya, penerima barang harus menyampaikan surat pernyataan dengan format yang dapat didownload disini.

Processing Document by Customs ?

Perlu kami infokan bahwa setelah tiba di OE (Office of Exchange) atau Kantor Tukar Pos Udara, status akan berubah menjadi “airport handling” dan “Processing Document by Customs”.

Kemungkinan yang mungkin timbul atas status “Processing Document by Customs” antara lain :

Status sudah berubah dari “airport handling” atau barang sudah tiba di bandara, padahal secara fisik Pihak Pos bisa jadi belum menyerahkan kiriman pos ke Pejabat Bea dan Cukai dengan dokumen PP22A, karena masih proses pemilahan dan distribusi ke gudang pemeriksaan;
Status sudah PP22A secara sistem, namun fisik barang belum diserahkan oleh Pihak PT. Pos Indonesia kepada Petugas Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan fisik;
Status sedang diperiksa fisik dan dokumennya oleh Petugas Bea dan Cukai;
Status Konfirmasi/Notifikasi ke Penerima Barang melalui PT. Pos Indonesia, atas barang yang kurang lengkap informasi harganya atau membutuhkan perijinan dari instansi terkait (terkena aturan larangan dan/atau pembatasan);
Status sudah selesai pemeriksaan fisik dan barang sudah dialihkan ke PT. Pos Indonesia dengan penerbitan PP22B serta PPKP oleh Petugas Bea dan Cukai tetapi posisi barang belum berpindah dari lokasi gudang pemeriksaan BC, atau belum dikirimkan ke Kantor Pos Terdekat dengan domisili Penerima Barang.

Penyelesaian Barang Kiriman Pos

Barang Kiriman Pos yang telah diserahterimakan oleh Pejabat Bea dan Cukai kepada Pihak PT. Pos Indonesia (Persero), akan dikirimkan ke Kantor Pos Terdekat dengan domisili Penerima Barang;
Dalam hal tidak ada BM dan PDRI yang harus dibayar oleh Penerima Barang, maka kiriman pos akan langsung dikirimkan ke alamat tujuan;
Dalam hal ada BM dan PDRI yang harus dibayar oleh Penerima Barang, maka Pihak Kantor Pos Terdekat akan menghubungi Penerima Barang untuk konfirmasi;
Dalam hal barang terkena aturan larangan dan pembatasan namun Penerima Barang tidak tidak memenuni ketentuan perijinan dari instansi teknis terkait, Penerima Barang bisa meminta Pihak PT. Pos Indonesia untuk mereekspor barang tersebut dengan membuat surat pernyataan tanpa dipungut biaya;
Dalam hal Penerima Barang keberatan dengan penetapan nilai pabean yang telah ditetapkan oleh Petugas Bea dan Cukai dalam dokumen PPKP dan belum dilakukan pembayaran BM dan PDRI, Penerima Barang dapat mengajukan keberatan melalui Kantor Pos Terdekat dengan melampirkansurat permohonan dan bukti pendukung terkait seperti Invoice, Bukti Pembayaran/Transfer Payment dll untuk dilakukan penetapan ulang oleh Petugas Bea dan Cukai di KTPU Bandara Soekarno Hatta.

Form surat pernyataan dapat didownload disini.

Form surat keberatan dapat didownload disini.

LARANGAN PEMBATASAN

TENTANG LARTAS

Barang larangan dan/atau pembatasan (LARTAS) ?

adalah barang yang dilarang dan/atau dibatasi impor atau ekspornya

Siapa yang menerbitkan peraturan tentang LARTAS pemasukan dan pengeluaran barang impor ?

Instansi Teknis Terkait, yakni departemen atau lembaga pemerintah non departemen tingkat pusat, yang menetapkan peraturan LARTAS atas impor atau ekspor dan menyampaikan peraturan tersebut kepada Menteri Keuangan.

Instansi Teknis manakah yang telah menetapkan aturan LARTAS ?

Instansi Terkait yang menetapkan peraturan LARTAS atas impor atau ekspor dan telah menyampaikan peraturan tersebut kepada Menteri Keuangan, sampai periode Agustus 2013 adalah sebagai berikut :

Kementerian Perdagangan
Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Badan Karantina Pertanian (Karantina Hewan dan Tumbuhan)
BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)
Kementerian Kesehatan
DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai)
BAPETEN (Badan Pengawas Tenaga Nuklir)
Bank Indonesia
Kementerian Kehutanan
Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi
Kementerian Pertanian
Kementerian Perindustrian
POLRI
Kementerian Lingkungan Hidup
Kementerian ESDM
Kementerian Pertahanan
Kementerian Budaya dan Pariwisata
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Mabes TNI
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara – Kementerian Perhubungan

Catatan : 5 Instansi Teknis terakhir hanya bertindak sebagai penerbit rekomendasi perijinan, bukan sebagai Penerbit Perijinan

Siapa yang berwenang mengawasi pemasukan atau pengeluaran barang yang termasuk kategori LARTAS ?

DJBC, sesuai kewenangan yang diberikan Kementerian Keuangan.

Sejauh mana wewenang DJBC dalam mengawasi pemasukan/pengeluaran barang yang termasuk kategori LARTAS ?

DJBC berwenang melakukan penegahan terhadap barang yang termasuk kategori LARTAS yang tidak dilengkapi perijinan dari Instansi Teknis Terkait
DJBC berwenang melakukan penegahan terhadap barang yang menimbulkan perbedaan penafsiran apakah termasuk kategori LARTAS atau tidak.

Bagaimana perlakuan barang LARTAS dalam mengawasi pemasukan/pengeluaran barang yang termasuk kategori LARTAS ?

DJBC berwenang melakukan penegahan terhadap barang yang termasuk kategori LARTAS yang tidak dilengkapi perijinan dari Instansi Teknis Terkait.

Apakah perijinan tersebut hanya untuk Impor Umum atau juga berlaku untuk Barang Kiriman ?

Ketentuan tentang LARTAS berlaku untuk semua jenis importasi, apakah itu impor umum, impor barang kiriman melalui PJT atau Pos dan juga melalui terminal kedatangan penumpang.

Apakah tidak ada pengecualian ?

Ketentuan tentang pengecualian perijinan diatur masing-masing di dalam peraturan dari Instansi Teknis terkait, jika peraturan tersebut tidak secara tegas mengatur adanya pengecualian, maka DJBC tidak berwenang memberikan persetujuan pengeluaran barang.

Bagaimana seandainya Importir tidak bisa mendapatkan perijinan dari Instansi Terkait ?

Importir dapat mengajukan permohonan reekspor atas barang yang diimpor (RTO-Return To Origin) atau mengajukan permohonan pengeluaran barang sebagian (tidak berlaku untuk kiriman EMS) dengan mengajukan permohonan ke Kepala.
Dalam hal importir tidak melakukan pengurusan barang impor dalam waktu lebih dari 30 hari, maka status barang tersebut akan menjadi Barang Tidak Dikuasai (BCF 1.5).

Dimana bisa diperoleh informasi mengenai perijinan/LARTAS tersebut ?

Kunjungi website INSW pada laman http://eservice.insw.go.id/ Menu “Lartas Information”
Pada kolom “Search” pilih HS (Harmonized System) Code Impor, atau HS (Harmonized System) Code Ekspor, atau Lartas Impor Description, atau Lartas Ekspor Description
Masukkan Nomor HS atau uraian barang pada kolom “Keyword”

KATEGORI LARTAS DAN PERIJINANNYA

KOMODITAS LARTAS IMPOR
Alat dan Perangkat Telekomunikasi	Gombal	Obat
Alat Kesehatan	Gula	Obat hewan
Bahan Berbahaya (B2)	Hewan	Obat Ikan
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Hortikultura	Obat Tradisional
Bahan Obat	Ikan	Pangan
Bahan Obat Tradisional	Intan Kasar	PCMX
Bahan Pangan	Jagung	Pelumas
Bahan Peledak	Kaca Lembaran	Perkakas tangan
Bahan Radioaktif	Kedelai	Pestisida
Bahan Suplemen Kesehatan	Keramik	PKRT (Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga)
Bahan Tambahan Pangan	Komoditi CITES	Plastik
Ban Bertekanan	Komoditi wajib label berbahasa Indonesia	Prekursor
Barang Modal Bukan Baru	Komoditi wajib SNI	Preparat bau-bauan mengandung alkohol
Bahan Baku Kosmetik	Kosmetik	Produk Babi
Bahan Baku Obat	Limbah B3	Psikotropika
BBM	Limbah Non-B3	Sakarin
Beras	Limbah Plastik	Senjata api
Besi Baja	Mainan Anak-anak	Sepatu dan alas kaki
Bhn Baku OT	Mesin Multifungsi Berwarna	Suplemen Makanan
BPO (Bahan Perusak Ozon)	Mesin yang menggunakan BPO	Tekstil dan Produk Tekstil
Cakram Optik	MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol)	Tumbuhan
Cengkeh	Narkotika	Uang Tunai
Elektronik	Nitro Cellulose	Udang
Etilena	NPIK	Vaksin
Garam

JENIS PERIJINAN IMPOR
KODE IJIN	JENIS PERIJINAN	INSTANSI TEKNIS
8001	Persetujuan Impor bahan nuklir dari BAPETEN	BAPETEN
8002	Persetujuan Impor Sumber radiasi pengion dari BAPETEN	BAPETEN
9001	Formulir Pemberitahuan kepada BI/PPATK	BI
5854	Surat Keterangan Impor	BPOM
5855	Surat Keterangan Komoditas Non Obat dan Makanan	BPOM
10001	Ijin Impor dari Dep. Kebudayaan dan Pariwisata	KEMENTERIAN BUDAYA DAN PARIWISATA
17001	SNI	KEMENTERIAN ESDM
17002	Nomor Pelumas Terdaftar	KEMENTERIAN ESDM
17003	Ijin Usaha Niaga Umum/Ijin Usaha Niaga Terbatas	KEMENTERIAN ESDM
11001	SATS LN dari DepHut dan Izin CITES dari negara pengekspor.	KEMENTERIAN KEHUTANAN
21001	Nomor Pendaftaran Obat Ikan	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
6001	Nomor Pendaftaran Alat Kesehatan	KEMENTERIAN KESEHATAN
6002	Laporan Surveyor	KEMENTERIAN KESEHATAN
6006	SPI Narkotika	KEMENTERIAN KESEHATAN
6007	SPI Psikotropika	KEMENTERIAN KESEHATAN
6008	Nomor Pendaftaran PKRT	KEMENTERIAN KESEHATAN
6091	SPI-Prekursor Farmasi	KEMENTERIAN KESEHATAN
1503	PI Barang Hibah	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1504	PI Barang Modal Bukan Baru Pemakai Langsung	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1505	PI Barang Impor Sementara	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1506	PI Barang Modal Bukan Baru Rekondisi	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1507	PI Pemasukan Barang Kembali	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1418	PI Tabung gas 3 Kg	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1508	PI Tanpa API & NPIK	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1509	PI Tanpa NPIK	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1422	PI Beras	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1408	PI Cengkeh	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1502	PI Gula Kristal Putih	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1015	PI Cakram Optik Isi	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1016	PI Cakram Optik Kosong	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1017	PI Cakram Optik Mesin dan Peralatan Mesin	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1510	PI Cakram Otik Polycarbonat	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1413	PI Mesin Multi Fungsi dan Printer Berwarna	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1414	SPI Perkakas Tangan	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1511	PI Minyak dan Gas Bumi	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1512	PI Minuman Beralkohol	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1416	PI Sakarin	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1513	PI Pupuk Bersubsidi	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1514	PI Garam Industri	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1411	PI Intan Kasar	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1421	PI Siklamat	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1403	PI Bahan Berbahaya	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1407	PI Bahan Peledak Industri	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1426	PI BPO Non Metil Bromida	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1425	PI BPO Metil Bromida	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1405	PI Nitrocellulose	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1406	PI Prekursor Non Farmasi	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1515	PI Barang Pindahan Duta Besar	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1516	PI Tidak Reekspor barang ex Impor Sementara	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1517	PI Tanpa API	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1415	SPI Preparat Bau-bauan	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1219	IP Besi atau Baja	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1518	IP Besi atau Baja K3S	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1203	IP Beras	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1218	IP Gula Kristal Mentah	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1216	IP Gula Kristal Rafinasi	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1212	IP Pelumas	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1210	IP Tekstil	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1213	IP Etilena	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1214	IP Garam Iodisasi	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1215	IP Garam Non Iodisasi	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1013	IP Plastik	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1012	IP Bahan Berbahaya	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1217	IP BPO Metil Bromida	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1204	IP BPO Non Metil Bromida	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1011	IP Limbah Non B3	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1208	IP Nitrocellulose	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1209	IP Prekursor Non Farmasi	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1211	IP PCMX	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1316	IT Besi atau Baja	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1312	IT Perkakas Tangan	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1519	IT Produk Tertentu – Alas Kaki	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1520	IT Produk Tertentu – Elektronika	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1521	IT Produk Tertentu – Mainan Anak-anak	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1522	IT Produk Tertentu – Pakaian Jadi	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1523	IT Produk Tertentu – Produk Makanan dan Minuman	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1524	IT Gula Kristal Putih	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1009	IT Cakram Optik	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1525	IT Non Cakram Optik	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1308	IT Mesin Multifungsi dan Printer Berwarna	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1307	IT Intan Kasar	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1309	IT Minuman Beralkohol	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1314	IT Sakarin dan Garamnya	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1306	IT Garam	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1310	IT Nitro Cellulose	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1311	IT Prekursor Non Farmasi	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1304	IT BPO Non Metil Bromida	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1526	IT BPO Metil Bromida	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1302	IT Bahan Peledak Industri (Komersial)	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1313	IT Preparat Bau-bauan	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1001	NPIK Beras	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1002	NPIK Gula	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1003	NPIK Kedelai	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1004	NPIK Jagung	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1005	NPIK TPT	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1006	NPIK Elektronik	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1007	NPIK Sepatu	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1008	NPIK Mainan Anak-anak	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1061	Surat Pendaftaran Barang	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1099	Laporan Surveyor	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1537	Certificate Of Inspection	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1601	IP Holtikultura	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1602	IT Holtikultura	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1603	PI Holtikultura	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1605	IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1606	PI Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1607	IT Hewan dan Produk Hewan	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1608	PI Hewan dan Produk Hewan	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
14001	Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
14003	Pengecualian SNI	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
13001	SNI Gula Kristal Mentah	KEMENTERIAN PERTANIAN
13002	Wajib izin impor dari Departemen Pertanian	KEMENTERIAN PERTANIAN
13003	Wajib Izin dan/atau Pendaftaran Pestisida dari Menteri Pertanian	KEMENTERIAN PERTANIAN
12001	Sertifikasi Postel	DITJEN POSTEL
3004	Karantina Hewan KH 7	KARANTINA HEWAN
3007	Karantina Hewan KH 12	KARANTINA HEWAN
3012	Karantina Hewan KH 5	KARANTINA HEWAN
3999	KH.4, KH.5, KH.7,KH.8a, KH.8b, KH.8c, KH.9, KH.10,KH.11 atau KH.12	KARANTINA HEWAN
2946	Karantina Ikan KID 3	KARANTINA IKAN
2947	Karantina Ikan KID 5	KARANTINA IKAN
2999	KI-D3, KI-D12, atau KI-D15	KARANTINA IKAN
4942	KT.2 atau KT.9	KARANTINA TUMBUHAN
16001	Surat Keterangan Registrasi Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
15001	Wajib Izin Impor dari POLRI	POLRI

KOMODITI LARTAS EKSPOR
BAHAN GALIAN GOL C	KAYU	PRODUK PETERNAKAN
BATU MULIA	KOMODITI WAJIB L/C	PUPUK
BERAS	KOPI	ROTAN
CAGAR BUDAYA	LOGAM MULIA	SISA/SKRAP
CITES	MIGAS	TAMBANG BATUAN
INTAN KASAR	PP TERTENTU	TAMBANG MINERAL BUKAN LOGAM
INTI KELAPA SAWIT	PREKURSOR NON FARMASI	TAMBANG MINERAL LOGAM
KARET	PRODUK PERIKANAN	TIMAH

JENIS PERIJINAN EKSPOR
Kode Ijin	Jenis Perijinan dan Instansi Penerbit
1901	Eksportir Terdaftar (ET) Timah dari Dirjen Daglu
1902	Eksportir Terdaftar Intan
1903	Eksportir Terdaftar Kopi (ET-Kopi) oleh Dirjen Daglu
1904	Eksportir Terdaftar Prekursor yang ditetapkan Dirjen Daglu
1905	Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) yang diterbitkan oleh Dirjen Daglu
1906	Eksportir Terdaftar Rotan (ETR) yang diakui Dirjen Daglu
1907	Laporan Surveyor (Verifikasi atau Penelusuran Teknis)
1908	Pengesahan (endorsement) dari Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK)
1909	Sertifikat Intan Kasar yang diterbitkan oleh Surveyor yang ditetapkan Menteri Perdagangan
1915	Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Produk Perikanan dari Dirjen Daglu
11901	SATS LN Ekspor dari Departemen Kehutanan
1916	Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Produk Pertambangan dari Dirjen Daglu
1911	Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Beras dari Dirjen Daglu
1914	Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Kayu Ulin dari Dirjen Daglu
1918	Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Pupuk dari Dirjen Daglu
1913	Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Inti Kelapa Sawit dari Dirjen Daglu
1919	Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Skrap dari Dirjen Daglu
1917	Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Produk Peternakan dari Dirjen Daglu
1912	Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Intan Kasar dari DIRJEN DAGLU cq. Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Departemen Perdagangan
1920	Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK) dari Dinas Perdagangan propinsi/kabupaten/kota yang ditetapkan Dirjen Daglu
1921	Surat Persetujuan Ekspor Prekursor dari Dirjen Daglu
1922	SPPT SNI
1923	Letter of Credit melalui Bank Devisa Dalam Negeri
1924	STR-UPPB
1925	STPP-Bokor SIR
1926	Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Rotan dari Dirjen Daglu
1927	Surat Persetujuan Ekspor Minyak dan Gas Bumi
1928	Laporan Surveyor Bahan Galian Golongan C
1929	Laporan Surveyor Beras
1930	Laporan Surveyor Kayu
1931	Laporan Surveyor PP Tertentu
1932	Laporan Surveyor Prekursor
1933	Laporan Surveyor Rotan
1934	Laporan Surveyor Timah
1935	Eksportir Terdaftar Produk Pertambangan
1936	Dokumen V-Legal
1937	Eksportir Terdaftar (ET) Sarang Burung Walet