Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Poso Memiliki Tugas untuk mengawasi peredaran rokok Ilelgal dan melakukan penindakan atas rokok-rokok ilegal yang masih beredar.
Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan adalah dengan mengadakan secara rutin Operasi Pasar tiap bulan untuk membasmi peredaran rokok ilegal disulawesi khususnya diwilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Poso.
Pada tanggal 5 sampai 7 Agustus telah dilaksanakan Operasi Pasar di Kecamatan Lore Kabupaten Poso. Dalam pelaksanaannya, Petugas Bea dan Cukai berhasil menindak total 64 Slove rokok ilegal dengan merk BAR, JOSS, dan BLEND.
Dengan penindakan tersebut, diharapkan peredaran rokok ilegal di Sulawesi dapat berkurang.
Jumat, 04 September 2015
Rabu, 01 Juli 2015
Senin, 29 Juni 2015
VISI MISI
Visi
“Sejajar Dengan Institusi Kepabeanan dan Cukai Dunia dalam Kinerja
dan Citra”
Misi
“Memberikan Pelayanan yang Terbaik kepada Industri, Perdagangan
dan Pariwisata”
Rabu, 17 Juni 2015
CUKAI
Tata laksana di bidang Cukai
Dasar Hukum
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 62/PMK.011/2010 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.011/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-43/BC/2009 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau;
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P - 22/BC/2010 tentang Tata Cara Pemungutan Cukai Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat Mengandung Etil Alkohol.
Cukai
Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang Cukai
Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari:
- etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
Barang Kena Cukai
Barang kena cukai adalag barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik, yang :
- konsumsinya perlu dikendalikan,
- peredarannya perlu diawasi,
- pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup,
- atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan
Sehubungan dengan penetapan jenis barang kena cukai sebagaimana disebutkan di atas sesuai Undang-Undang 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tentang Cukai, maka saat ini untuk sementara waktu kita baru mengenal tiga jenis barang kena cukai secara umum, yaitu etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau. Tidak menutup kemungkinan perubahan jenis Barang Kena Cukai.
KIRIMAN POS (EMS)
BARANG KIRIMAN ATAU PAKET YANG DIKIRIM MELALUI POS DENGAN
EMS (EXPRESS MAIL SERVICE)
Barang Kiriman Pos yang diselesaikan pemenuhan kewajiban kepabeanannya di KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta adalah Kiriman EMS (diawali Kode E) dengan tujuan Jabodetabek.
EMS (Express Mail Service) adalah jenis jasa kiriman pos internasional secara fisik yang tercepat, mulai dari pengumpulan, pengantungan dan pengantarannya harus dilakukan dalam waktu yang singkat, karena sifatnya yang segera, maka pengirimannya dilakukan melalui udara. Untuk penyelesaian kepabeanannya dilakukan di Kantor Pabean yang membawahi bandar udara setempat.
Khusus untuk Kantor Pos Tukar Udara Bandara Soekarno Hatta, pemeriksaan pabean hanya dilakukan terhadap paket kiriman EMS, sedangkan kiriman paket biasa diteruskan ke Kantor Pos Besar Pasar Baru.
Penerima Barang Kiriman Pos adalah orang atau badan (perusahaan/yayasan/instansi pemerintah dll) yang berdomisili di dalam daerah pabean yang namanya tertulis sebagai Consignee dalam Dokumen Pengiriman Pos; Penerima Barang Kiriman Pos tidak diwajibkan memiliki API (Angka Pengenal Importir) atau NIK (Nomor Identitas Kepabeanan) sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan umum di bidang impor
Fasilitas dan Ketentuan Perpajakan
- Barang Kiriman Pos yang nilainya kurang dari FOB USD 50,- (lima puluh dolar US) per orang per kiriman, dibebaskan dari kewajiban pembayaran Bea Masuk (BM) dan Pungutan Dalam Rangka Impor (PDRI), sedangkan atas kelebihannya dipungut BM dan PDRI;
- Barang kiriman sampel/hadiah/gift diperlakukan ketentuan kepabeanan, yakni ditetapkan nilai pabeannya oleh Petugas Bea dan Cukai berdasarkan data harga pembanding, jika data harga pembanding sama dengan atau lebih rendah dari FOB USD 50,- maka terhadap barang kiriman sampel/hadiah/gift tersebut tidak akan dikenakan BM dan PDRI, namun jika data harga pembanding lebih tinggi dari FOB USD 50,- maka terhadap barang kiriman sampel/hadiah/gift tersebut akan dikenakan BM dan PDRI;
- Barang impor yang dikategorikan sebagai barang mewah (seperti tas branded, berlian dll) berdasarkan peraturan di bidang perpajakan, dikenakan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang kriteria dan besaran tarifnya telah ditentukan;
- Tarif BM mengacu kepada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2012 (di http://eservice.insw.go.id/menu “HS Code Information”)
- Tarif PPN Impor sebesar 10%
- Tarif PPh Pasal 22 Impor :
- Memiliki API -> 2,5%
- Tidak Memiliki API -> 7,5%
- Tidak Memiliki NPWP -> 15%
- Barang Kena Cukai (BKC) hanya diijinkan per alamat penerima barang, paling banyak :
- 40 batang sigaret; atau
- 10 batang cerutu; atau
- 40 gram hasil tembakau lainnya; dan
- 350 ml minuman mengandung etil alkohol;
- Terhadap kelebihannya akan dimusnahkan secara langsung.
Penanganan Barang Kiriman Pos
- Penyelesaian barang impor yang dikirim melalui pos dilakukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan pabean yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang;
- Kegiatan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik oleh Pejabat Bea dan Cukai dilakukan setelah Pihak PT. Pos Indonesia (Persero) menyerahkan Dokumen PP22A (Daftar Serah Terima Kiriman Pos) dan fisik barang kiriman pos diserahterimakan kepada Pejabat Bea dan Cukai;
- Pemeriksaan fisik dapat dilakukan dengan menggunakan mesin X-Ray dalam hal ada kecurigaan tertentu;
- Pemeriksaan fisik dilakukan bersama dengan Petugas PT. Pos Indonesia (Persero) guna :
- menetapkan klasifikasi dan nilai pabean atas barang kiriman pos;
- memastikan apakah terhadap barang kiriman pos terkena ketentuan perijinan dari instansi teknis terkait, seperti :
- Produk makanan, minuman, obat-obatan harus memperoleh persetujuan dari BPOM; dalam hal kiriman adalah untuk tujuan penelitian termasuk uji klinik, pengembangan produk, sampel registrasi, bantuan/hibah/donasi, tujuan pameran dan penggunaan sendiri/pribadi, dapat melalui mekanisme
jalur khusus yakni dengan mengajukan Ijin SAS (Special Access Scheme) ke BPOM; - Produk Kosmetika harus memperoleh persetujuan dari BPOM berupa SKI (Surat Keterangan Impor);
- Impor Kiriman Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet hanya diperbolehkan maksimal 2 (dua) buah sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Perdagangan;
- Impor Kiriman Pakaian jadi hanya diperbolehkan maksimal 10 (sepuluh) buah sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Perdagangan;
- Impor Kiriman Produk Elektronik hanya diperbolehkan maksimal 2 (dua) buah sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Perdagangan;
- Produk hewan, tumbuhan dan ikan harus memperoleh ijin pemasukan dari Badan Karantina;
- Produk senjata api, air softgun dan peralatan sejenis harus mendapatkan ijin dari Kepolisian.
- Produk makanan, minuman, obat-obatan harus memperoleh persetujuan dari BPOM; dalam hal kiriman adalah untuk tujuan penelitian termasuk uji klinik, pengembangan produk, sampel registrasi, bantuan/hibah/donasi, tujuan pameran dan penggunaan sendiri/pribadi, dapat melalui mekanisme
- Untuk memastikan apakah barang impor terkena ketentuan larangan dan pembatasan (perijinan), dapat dilihat di Panduan LARTAS;
- Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif (pembebanan bea masuk) dan nilai pabean serta menghitung BM dan PDRI yang wajib dilunasi atas barang kiriman pos;
- Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif bea masuk tertinggi jika barang lebih dari 3 jenis;
- Pengeluaran barang kiriman pos hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Pejabat Bea Cukai setelah terbit PPKP (Pemeriksaan dan Pembeaan Kiriman Pos) dan PP22B (Daftar Penyerahan Kembali Kiriman Pos), selanjutnya posisi barang kiriman pos menjadi tanggung jawab Pihak PT. Pos Indonesia (Persero).
Contoh Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor atas Barang Kiriman Pos
Saudara B mendapat hadiah barang kiriman impor yang dikirim Saudaranya di Amerika melalui EMS berupa mantel wanita dari wol. Karena merupakan barang hadiah/sampel/gift yang tidak ada invoice dan bukti bayarnya*, maka Petugas Bea dan Cukai menetapkan barang kiriman tersebut sesuai data harga pembanding.
Berdasarkan data harga pembanding, barang kiriman sampel/hadiah tersebut ditetapkan oleh Petugas Bea dan Cukai sebesar USD 250, dan diklasifikasikan ke Pos Tarif 6102.10.00.00 dengan Tarif BM = 10%, PPN 10%, PPh = 15%. Saudara B tidak memiliki API dan NPWP.
Kurs pajak yang berlaku pada saat pembayaran USD 1 = Rp 9.000. Nilai freightnya sesuai tarif EMS adalah sebesar USD 100,-
*Dalam hal barang hadiah/sampel/gift yang tidak ada invoice dan bukti bayarnya, penerima barang harus menyampaikan surat pernyataan dengan format yang dapat didownload disini.
Processing Document by Customs ?
Perlu kami infokan bahwa setelah tiba di OE (Office of Exchange) atau Kantor Tukar Pos Udara, status akan berubah menjadi “airport handling” dan “Processing Document by Customs”.
Kemungkinan yang mungkin timbul atas status “Processing Document by Customs” antara lain :
- Status sudah berubah dari “airport handling” atau barang sudah tiba di bandara, padahal secara fisik Pihak Pos bisa jadi belum menyerahkan kiriman pos ke Pejabat Bea dan Cukai dengan dokumen PP22A, karena masih proses pemilahan dan distribusi ke gudang pemeriksaan;
- Status sudah PP22A secara sistem, namun fisik barang belum diserahkan oleh Pihak PT. Pos Indonesia kepada Petugas Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan fisik;
- Status sedang diperiksa fisik dan dokumennya oleh Petugas Bea dan Cukai;
- Status Konfirmasi/Notifikasi ke Penerima Barang melalui PT. Pos Indonesia, atas barang yang kurang lengkap informasi harganya atau membutuhkan perijinan dari instansi terkait (terkena aturan larangan dan/atau pembatasan);
- Status sudah selesai pemeriksaan fisik dan barang sudah dialihkan ke PT. Pos Indonesia dengan penerbitan PP22B serta PPKP oleh Petugas Bea dan Cukai tetapi posisi barang belum berpindah dari lokasi gudang pemeriksaan BC, atau belum dikirimkan ke Kantor Pos Terdekat dengan domisili Penerima Barang.
Penyelesaian Barang Kiriman Pos
- Barang Kiriman Pos yang telah diserahterimakan oleh Pejabat Bea dan Cukai kepada Pihak PT. Pos Indonesia (Persero), akan dikirimkan ke Kantor Pos Terdekat dengan domisili Penerima Barang;
- Dalam hal tidak ada BM dan PDRI yang harus dibayar oleh Penerima Barang, maka kiriman pos akan langsung dikirimkan ke alamat tujuan;
- Dalam hal ada BM dan PDRI yang harus dibayar oleh Penerima Barang, maka Pihak Kantor Pos Terdekat akan menghubungi Penerima Barang untuk konfirmasi;
- Dalam hal barang terkena aturan larangan dan pembatasan namun Penerima Barang tidak tidak memenuni ketentuan perijinan dari instansi teknis terkait, Penerima Barang bisa meminta Pihak PT. Pos Indonesia untuk mereekspor barang tersebut dengan membuat surat pernyataan tanpa dipungut biaya;
- Dalam hal Penerima Barang keberatan dengan penetapan nilai pabean yang telah ditetapkan oleh Petugas Bea dan Cukai dalam dokumen PPKP dan belum dilakukan pembayaran BM dan PDRI, Penerima Barang dapat mengajukan keberatan melalui Kantor Pos Terdekat dengan melampirkansurat permohonan dan bukti pendukung terkait seperti Invoice, Bukti Pembayaran/Transfer Payment dll untuk dilakukan penetapan ulang oleh Petugas Bea dan Cukai di KTPU Bandara Soekarno Hatta.
Form surat pernyataan dapat didownload disini.
Form surat keberatan dapat didownload disini.
LARANGAN PEMBATASAN
TENTANG LARTAS
Barang larangan dan/atau pembatasan (LARTAS) ?
- adalah barang yang dilarang dan/atau dibatasi impor atau ekspornya
Siapa yang menerbitkan peraturan tentang LARTAS pemasukan dan pengeluaran barang impor ?
- Instansi Teknis Terkait, yakni departemen atau lembaga pemerintah non departemen tingkat pusat, yang menetapkan peraturan LARTAS atas impor atau ekspor dan menyampaikan peraturan tersebut kepada Menteri Keuangan.
Instansi Teknis manakah yang telah menetapkan aturan LARTAS ?
- Instansi Terkait yang menetapkan peraturan LARTAS atas impor atau ekspor dan telah menyampaikan peraturan tersebut kepada Menteri Keuangan, sampai periode Agustus 2013 adalah sebagai berikut :
- Kementerian Perdagangan
- Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
- Badan Karantina Pertanian (Karantina Hewan dan Tumbuhan)
- BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)
- Kementerian Kesehatan
- DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai)
- BAPETEN (Badan Pengawas Tenaga Nuklir)
- Bank Indonesia
- Kementerian Kehutanan
- Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi
- Kementerian Pertanian
- Kementerian Perindustrian
- POLRI
- Kementerian Lingkungan Hidup
- Kementerian ESDM
- Kementerian Pertahanan
- Kementerian Budaya dan Pariwisata
- Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Mabes TNI
- Direktorat Jenderal Perhubungan Udara – Kementerian Perhubungan
Siapa yang berwenang mengawasi pemasukan atau pengeluaran barang yang termasuk kategori LARTAS ?
- DJBC, sesuai kewenangan yang diberikan Kementerian Keuangan.
Sejauh mana wewenang DJBC dalam mengawasi pemasukan/pengeluaran barang yang termasuk kategori LARTAS ?
- DJBC berwenang melakukan penegahan terhadap barang yang termasuk kategori LARTAS yang tidak dilengkapi perijinan dari Instansi Teknis Terkait
- DJBC berwenang melakukan penegahan terhadap barang yang menimbulkan perbedaan penafsiran apakah termasuk kategori LARTAS atau tidak.
Bagaimana perlakuan barang LARTAS dalam mengawasi pemasukan/pengeluaran barang yang termasuk kategori LARTAS ?
- DJBC berwenang melakukan penegahan terhadap barang yang termasuk kategori LARTAS yang tidak dilengkapi perijinan dari Instansi Teknis Terkait.
Apakah perijinan tersebut hanya untuk Impor Umum atau juga berlaku untuk Barang Kiriman ?
- Ketentuan tentang LARTAS berlaku untuk semua jenis importasi, apakah itu impor umum, impor barang kiriman melalui PJT atau Pos dan juga melalui terminal kedatangan penumpang.
Apakah tidak ada pengecualian ?
- Ketentuan tentang pengecualian perijinan diatur masing-masing di dalam peraturan dari Instansi Teknis terkait, jika peraturan tersebut tidak secara tegas mengatur adanya pengecualian, maka DJBC tidak berwenang memberikan persetujuan pengeluaran barang.
Bagaimana seandainya Importir tidak bisa mendapatkan perijinan dari Instansi Terkait ?
- Importir dapat mengajukan permohonan reekspor atas barang yang diimpor (RTO-Return To Origin) atau mengajukan permohonan pengeluaran barang sebagian (tidak berlaku untuk kiriman EMS) dengan mengajukan permohonan ke Kepala.
- Dalam hal importir tidak melakukan pengurusan barang impor dalam waktu lebih dari 30 hari, maka status barang tersebut akan menjadi Barang Tidak Dikuasai (BCF 1.5).
Dimana bisa diperoleh informasi mengenai perijinan/LARTAS tersebut ?
- Kunjungi website INSW pada laman http://eservice.insw.go.id/ Menu “Lartas Information”
- Pada kolom “Search” pilih HS (Harmonized System) Code Impor, atau HS (Harmonized System) Code Ekspor, atau Lartas Impor Description, atau Lartas Ekspor Description
- Masukkan Nomor HS atau uraian barang pada kolom “Keyword”
KATEGORI LARTAS DAN PERIJINANNYA
| KOMODITAS LARTAS IMPOR | ||
| Alat dan Perangkat Telekomunikasi | Gombal | Obat |
| Alat Kesehatan | Gula | Obat hewan |
| Bahan Berbahaya (B2) | Hewan | Obat Ikan |
| Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) | Hortikultura | Obat Tradisional |
| Bahan Obat | Ikan | Pangan |
| Bahan Obat Tradisional | Intan Kasar | PCMX |
| Bahan Pangan | Jagung | Pelumas |
| Bahan Peledak | Kaca Lembaran | Perkakas tangan |
| Bahan Radioaktif | Kedelai | Pestisida |
| Bahan Suplemen Kesehatan | Keramik | PKRT (Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga) |
| Bahan Tambahan Pangan | Komoditi CITES | Plastik |
| Ban Bertekanan | Komoditi wajib label berbahasa Indonesia | Prekursor |
| Barang Modal Bukan Baru | Komoditi wajib SNI | Preparat bau-bauan mengandung alkohol |
| Bahan Baku Kosmetik | Kosmetik | Produk Babi |
| Bahan Baku Obat | Limbah B3 | Psikotropika |
| BBM | Limbah Non-B3 | Sakarin |
| Beras | Limbah Plastik | Senjata api |
| Besi Baja | Mainan Anak-anak | Sepatu dan alas kaki |
| Bhn Baku OT | Mesin Multifungsi Berwarna | Suplemen Makanan |
| BPO (Bahan Perusak Ozon) | Mesin yang menggunakan BPO | Tekstil dan Produk Tekstil |
| Cakram Optik | MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) | Tumbuhan |
| Cengkeh | Narkotika | Uang Tunai |
| Elektronik | Nitro Cellulose | Udang |
| Etilena | NPIK | Vaksin |
| Garam |
| JENIS PERIJINAN IMPOR | ||
| KODE IJIN | JENIS PERIJINAN | INSTANSI TEKNIS |
| 8001 | Persetujuan Impor bahan nuklir dari BAPETEN | BAPETEN |
| 8002 | Persetujuan Impor Sumber radiasi pengion dari BAPETEN | BAPETEN |
| 9001 | Formulir Pemberitahuan kepada BI/PPATK | BI |
| 5854 | Surat Keterangan Impor | BPOM |
| 5855 | Surat Keterangan Komoditas Non Obat dan Makanan | BPOM |
| 10001 | Ijin Impor dari Dep. Kebudayaan dan Pariwisata | KEMENTERIAN BUDAYA DAN PARIWISATA |
| 17001 | SNI | KEMENTERIAN ESDM |
| 17002 | Nomor Pelumas Terdaftar | KEMENTERIAN ESDM |
| 17003 | Ijin Usaha Niaga Umum/Ijin Usaha Niaga Terbatas | KEMENTERIAN ESDM |
| 11001 | SATS LN dari DepHut dan Izin CITES dari negara pengekspor. | KEMENTERIAN KEHUTANAN |
| 21001 | Nomor Pendaftaran Obat Ikan | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 6001 | Nomor Pendaftaran Alat Kesehatan | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| 6002 | Laporan Surveyor | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| 6006 | SPI Narkotika | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| 6007 | SPI Psikotropika | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| 6008 | Nomor Pendaftaran PKRT | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| 6091 | SPI-Prekursor Farmasi | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| 1503 | PI Barang Hibah | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1504 | PI Barang Modal Bukan Baru Pemakai Langsung | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1505 | PI Barang Impor Sementara | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1506 | PI Barang Modal Bukan Baru Rekondisi | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1507 | PI Pemasukan Barang Kembali | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1418 | PI Tabung gas 3 Kg | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1508 | PI Tanpa API & NPIK | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1509 | PI Tanpa NPIK | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1422 | PI Beras | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1408 | PI Cengkeh | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1502 | PI Gula Kristal Putih | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1015 | PI Cakram Optik Isi | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1016 | PI Cakram Optik Kosong | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1017 | PI Cakram Optik Mesin dan Peralatan Mesin | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1510 | PI Cakram Otik Polycarbonat | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1413 | PI Mesin Multi Fungsi dan Printer Berwarna | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1414 | SPI Perkakas Tangan | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1511 | PI Minyak dan Gas Bumi | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1512 | PI Minuman Beralkohol | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1416 | PI Sakarin | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1513 | PI Pupuk Bersubsidi | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1514 | PI Garam Industri | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1411 | PI Intan Kasar | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1421 | PI Siklamat | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1403 | PI Bahan Berbahaya | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1407 | PI Bahan Peledak Industri | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1426 | PI BPO Non Metil Bromida | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1425 | PI BPO Metil Bromida | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1405 | PI Nitrocellulose | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1406 | PI Prekursor Non Farmasi | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1515 | PI Barang Pindahan Duta Besar | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1516 | PI Tidak Reekspor barang ex Impor Sementara | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1517 | PI Tanpa API | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1415 | SPI Preparat Bau-bauan | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1219 | IP Besi atau Baja | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1518 | IP Besi atau Baja K3S | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1203 | IP Beras | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1218 | IP Gula Kristal Mentah | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1216 | IP Gula Kristal Rafinasi | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1212 | IP Pelumas | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1210 | IP Tekstil | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1213 | IP Etilena | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1214 | IP Garam Iodisasi | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1215 | IP Garam Non Iodisasi | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1013 | IP Plastik | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1012 | IP Bahan Berbahaya | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1217 | IP BPO Metil Bromida | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1204 | IP BPO Non Metil Bromida | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1011 | IP Limbah Non B3 | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1208 | IP Nitrocellulose | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1209 | IP Prekursor Non Farmasi | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1211 | IP PCMX | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1316 | IT Besi atau Baja | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1312 | IT Perkakas Tangan | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1519 | IT Produk Tertentu – Alas Kaki | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1520 | IT Produk Tertentu – Elektronika | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1521 | IT Produk Tertentu – Mainan Anak-anak | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1522 | IT Produk Tertentu – Pakaian Jadi | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1523 | IT Produk Tertentu – Produk Makanan dan Minuman | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1524 | IT Gula Kristal Putih | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1009 | IT Cakram Optik | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1525 | IT Non Cakram Optik | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1308 | IT Mesin Multifungsi dan Printer Berwarna | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1307 | IT Intan Kasar | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1309 | IT Minuman Beralkohol | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1314 | IT Sakarin dan Garamnya | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1306 | IT Garam | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1310 | IT Nitro Cellulose | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1311 | IT Prekursor Non Farmasi | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1304 | IT BPO Non Metil Bromida | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1526 | IT BPO Metil Bromida | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1302 | IT Bahan Peledak Industri (Komersial) | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1313 | IT Preparat Bau-bauan | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1001 | NPIK Beras | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1002 | NPIK Gula | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1003 | NPIK Kedelai | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1004 | NPIK Jagung | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1005 | NPIK TPT | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1006 | NPIK Elektronik | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1007 | NPIK Sepatu | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1008 | NPIK Mainan Anak-anak | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1061 | Surat Pendaftaran Barang | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1099 | Laporan Surveyor | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1537 | Certificate Of Inspection | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1601 | IP Holtikultura | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1602 | IT Holtikultura | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1603 | PI Holtikultura | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1605 | IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1606 | PI Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1607 | IT Hewan dan Produk Hewan | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 1608 | PI Hewan dan Produk Hewan | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 14001 | Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
| 14003 | Pengecualian SNI | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
| 13001 | SNI Gula Kristal Mentah | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 13002 | Wajib izin impor dari Departemen Pertanian | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 13003 | Wajib Izin dan/atau Pendaftaran Pestisida dari Menteri Pertanian | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 12001 | Sertifikasi Postel | DITJEN POSTEL |
| 3004 | Karantina Hewan KH 7 | KARANTINA HEWAN |
| 3007 | Karantina Hewan KH 12 | KARANTINA HEWAN |
| 3012 | Karantina Hewan KH 5 | KARANTINA HEWAN |
| 3999 | KH.4, KH.5, KH.7,KH.8a, KH.8b, KH.8c, KH.9, KH.10,KH.11 atau KH.12 | KARANTINA HEWAN |
| 2946 | Karantina Ikan KID 3 | KARANTINA IKAN |
| 2947 | Karantina Ikan KID 5 | KARANTINA IKAN |
| 2999 | KI-D3, KI-D12, atau KI-D15 | KARANTINA IKAN |
| 4942 | KT.2 atau KT.9 | KARANTINA TUMBUHAN |
| 16001 | Surat Keterangan Registrasi Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 15001 | Wajib Izin Impor dari POLRI | POLRI |
| KOMODITI LARTAS EKSPOR | ||
| BAHAN GALIAN GOL C | KAYU | PRODUK PETERNAKAN |
| BATU MULIA | KOMODITI WAJIB L/C | PUPUK |
| BERAS | KOPI | ROTAN |
| CAGAR BUDAYA | LOGAM MULIA | SISA/SKRAP |
| CITES | MIGAS | TAMBANG BATUAN |
| INTAN KASAR | PP TERTENTU | TAMBANG MINERAL BUKAN LOGAM |
| INTI KELAPA SAWIT | PREKURSOR NON FARMASI | TAMBANG MINERAL LOGAM |
| KARET | PRODUK PERIKANAN | TIMAH |
| JENIS PERIJINAN EKSPOR | ||
| Kode Ijin | Jenis Perijinan dan Instansi Penerbit | |
| 1901 | Eksportir Terdaftar (ET) Timah dari Dirjen Daglu | |
| 1902 | Eksportir Terdaftar Intan | |
| 1903 | Eksportir Terdaftar Kopi (ET-Kopi) oleh Dirjen Daglu | |
| 1904 | Eksportir Terdaftar Prekursor yang ditetapkan Dirjen Daglu | |
| 1905 | Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) yang diterbitkan oleh Dirjen Daglu | |
| 1906 | Eksportir Terdaftar Rotan (ETR) yang diakui Dirjen Daglu | |
| 1907 | Laporan Surveyor (Verifikasi atau Penelusuran Teknis) | |
| 1908 | Pengesahan (endorsement) dari Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK) | |
| 1909 | Sertifikat Intan Kasar yang diterbitkan oleh Surveyor yang ditetapkan Menteri Perdagangan | |
| 1915 | Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Produk Perikanan dari Dirjen Daglu | |
| 11901 | SATS LN Ekspor dari Departemen Kehutanan | |
| 1916 | Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Produk Pertambangan dari Dirjen Daglu | |
| 1911 | Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Beras dari Dirjen Daglu | |
| 1914 | Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Kayu Ulin dari Dirjen Daglu | |
| 1918 | Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Pupuk dari Dirjen Daglu | |
| 1913 | Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Inti Kelapa Sawit dari Dirjen Daglu | |
| 1919 | Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Skrap dari Dirjen Daglu | |
| 1917 | Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Produk Peternakan dari Dirjen Daglu | |
| 1912 | Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Intan Kasar dari DIRJEN DAGLU cq. Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Departemen Perdagangan | |
| 1920 | Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK) dari Dinas Perdagangan propinsi/kabupaten/kota yang ditetapkan Dirjen Daglu | |
| 1921 | Surat Persetujuan Ekspor Prekursor dari Dirjen Daglu | |
| 1922 | SPPT SNI | |
| 1923 | Letter of Credit melalui Bank Devisa Dalam Negeri | |
| 1924 | STR-UPPB | |
| 1925 | STPP-Bokor SIR | |
| 1926 | Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Rotan dari Dirjen Daglu | |
| 1927 | Surat Persetujuan Ekspor Minyak dan Gas Bumi | |
| 1928 | Laporan Surveyor Bahan Galian Golongan C | |
| 1929 | Laporan Surveyor Beras | |
| 1930 | Laporan Surveyor Kayu | |
| 1931 | Laporan Surveyor PP Tertentu | |
| 1932 | Laporan Surveyor Prekursor | |
| 1933 | Laporan Surveyor Rotan | |
| 1934 | Laporan Surveyor Timah | |
| 1935 | Eksportir Terdaftar Produk Pertambangan | |
| 1936 | Dokumen V-Legal | |
| 1937 | Eksportir Terdaftar (ET) Sarang Burung Walet | |
Langganan:
Postingan (Atom)